Sigli--Pemilihan umum (Pemilu) di Pidie pada 9 April lalu dianggap rekayasa. Akibatnya, 21 Partai Politik (Parpol) peserta pemilu di Pidie, Selasa (14/4) secara resmi menolak hasil pemilu tersebut.
Ke 21 parpol yang ikut menandatangani surat pernyataan penolakan hasil pemilu 2009 antara lain Partai Peduli Bangsa (PPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republikan Nusantara (PRN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Merdeka dan Partai Buruh.
Surat pernyataan penolakan hasil pemilu di Pidie yang diterima Harian Aceh, kemarin, terdapat 11 poin pernyataan, antaranya banyaknya intimidasi di lapangan, terdapat pemilih ganda dan banyak warga yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Selanjutnya, tulis mereka dalam pernyataan itu, dalam masa tenang adanya aksi kampanye dari rumah ke rumah yang diduga dilakukan kader dari Partai Aceh (PA) agar tidak memilih partai lain kecuali PA, juga tidak memilih calon dari DPR RI dan DPD.
DTPS telah diatur secara terencana dan sistematis yang sebelumnya dilakukan Partai Aceh malalui Camat dan aparatur Pemerintah lainnya sehingga kader–kader PA bisa leluasa masuk ke bilik suara untuk mengarahkan pemilih secara langsung untuk memenangkan PA.
“Ada TPS diatur sedemikian rupa, agar mempermudah untuk memonitor warga dalam menggunakan hak pilih, sehingga warga merasa terganggu dan takut dan tidak bebas memilih, sehingga kerahasiaan pemilih tidak ada lagi,” sebut mereka.
Selain itu, pengamanan dari Polri yang didukung TNI juga sangat terbatas sehingga tugas pengamanan kurang maksimal dan adanya tertukar surat suara di sejumlah TPS.
Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Pidie, M. Yusuf Ishaq, kepada Harian Aceh, Selasa (14/4) mengungkapkan, penolakan ini membuktikan banyaknya terjadi intimidasi di lapangan dan pelaksanaan pemilu juga sarat kecurangan, banyak pemilih di tingkat desa yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan ada anak di bawah umur yang ikut memilih. “Pemilu di Pidie memang aneh,” ungkap dia.
Katanya, ini merupakan rekayasa yang sistematis yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk memenangkan Partai Aceh. “Pemilu kali ini memang paling aneh dan sudah direkayasa sedemikian rupa. Inilah yang tidak bisa diterima,” tegasnya lagi.
Hal senada juga diungkapkan sektretaris PBA Pidie, Khalidin Daud, dan pihaknya tetap menolak hasil pemilu di Pidie. “Karena banyak kekerasan dan intimidasi yang terjadi selama ini meski banyak di antara masyarakat yang tidak berani menjadi saksi karena dapat ancaman,” katanya memberi alasan penolakan hasil Pemilu.
Sementara itu, katanya, Kepala Desa dengan terang–terangan melakukan kampanye dengan mengatakan pilih ‘partai sendiri yaitu Partai Aceh, tidak boleh yang lain’, padahal Kepala Desa dalam aturan Pemilu dilarang melakukan kampanye. “Ini yang terjadi pada pemilu di Pidie sehingga kita menolak hasilnya,” ungkapnya.
Ketua PAAS Pidie, Mukhtaroddi, saat ditemui Harian Aceh, kemarin, juga menyampaikan keberatannya menerima hasil pemilu di Pidie. Pemilu di Pidie, sebutnya, tidak demokratis, karena banyak intimidasi yang terjadi di lapangan.
Sayangnya lagi, ungkap dia, masyarakat tidak berani untuk melapor setiap intimidasi yang terjadi, seakan dilapangan aman dan terkendali. “Ini salah satu bentuk pengekangan terhadap rakyat dalam menyuarakan aspirasi politiknya,” katanya. Kondisi ini, tambahnya, terjadi di lapangan, sejak menjelang pemilu hingga pada saat pelaksanaannya. “Wajar saja bila kami menolak hasil pemilu,” tutur Mukhtaroddi.zuk
http://www.harian-aceh.com
Tuesday, May 05, 2009
21 Parpol di Pidie Tolak Hasil Pemilu
Monday, May 04, 2009
Kode warna pada HTML
ini saya posting kode warna pada HTML, dalam blog ini memang tidak cocok dengan postingan yg seperti in tapi saya hanya pingin agar di waktu saya membutuhkan nya agar saya juga bisa memakainya jika yang ada perlu melihat kode warna Pada HTML anda silakan gunakan ini selamat moncoba...
Ok, gimana kawan? Siap ekspresikan blog kamu dengan warna! Selamat mencoba...
Kode warna pada HTML
ini saya posting kode warna pada HTML, dalam blog ini memang tidak cocok dengan postingan yg seperti in tapi saya hanya pingin
Ok, gimana kawan? Siap ekspresikan blog kamu dengan warna! Selamat mencoba...
Sunday, May 03, 2009
Gejolak Politik Aceh Dianggap Residu
JAKARTA - Gejolak politik yang masih terjadi di Bumi Rencong, Nanggroe Aceh Darussalam meski perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Aceh telah tercipta dalam perjanjian Helsinki, dianggap sebagai residu.
Hal ini dikatakan Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teungku Malik Mahmud yang mewakili Hasan Tiro dalam acara ramah tamah di Ball Room Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/10/2008).
"Ya, biasa di daerah yang baru selesai konflik. Yang penting perdamaian sudah ada di Aceh. Itu merupakan residu," kata Malik.
Menurut Malik, untuk itu, sesuai dengan perjanjian Hensinki, keadaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak keamanan.
Hal senada juga dikatakan mantan anggota Tim Perunding RI di Helsinki Farid Husein.
"Itu merupakan sisa-sisa dan sudah masuk koridor hukum," tuturnya.
Seperti diketahui, meski perjanjian perdamaian Helnsinki terwujud, aksi kekerasan masih terjadi di Aceh. Beberapa waktu terakhir, rumah Muzakkir Manaf, mantan Panglima GAM dilempari granat oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan tersebut, Rumah Muzakkir yang kini menjadi Ketua Umum Partai Aceh sebagian kaca jendelanya pecah.
Selain itu, satu unit mobil pribadi jenis X-Trail bernomor polisi BL 358 BS juga mengalami kerusakan kecil.
Kerusakan juga dialami dinding beton rumah tetangga Muzakkir yang berjarak sekitar lima meter dari tempat kejadian. (enp)Okezone
PEMILU 2009 & KONFIGURASI POLITIK ACEH MASA DEPAN
Written by Saiful Akmal | Divisi Riset dan Kajian The Aceh Institute
SEPERTINYA Aceh memang (terlahir) untuk menjadi istimewa dalam segala dimensinya. Sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai sekarang, kelihatannya gelar itu masih sangat melekat bagi Aceh. Karena Aceh memang sumber sejarah, Aceh yang menjadi daerah modal ketika republik muda Indonesia sedang dalam masa kritis. Aceh yang menyumbangkan pesawat Garuda kepada Soekarno. Aceh yang mendapatkan gelar istimewa dan syariat islam. Aceh juga yang mendapat status darurat militer, darurat sipil dan tertib sipil. Aceh pula yang kemudian dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dari kandidat independen dalam Pilkada 2006 lalu. Dan yang terbaru. Aceh dan Indonesia menyaksikan bagaimana masyarakat menaruh harapan besar kepada mantan kombatan yang mengalihkan perjuangan gerilyanya menjadi perjuangan politik di parlemen.
Itulah sederet sejarah yang sudah (dan mungkin akan terus) ditoreskan oleh rakyat Aceh kepada dunia. Begitu banyak pelajaran berharga dan pengalaman bernas dari Aceh. Kita belajar dari Pemilu kali ini bagaimana konteks ideologi pilihan masyarakat beralih dari ideologi islam nasional menuju ke ideologi nasionalis ke-Acehan. Meskipun harus diakui pula bahwa kemenangan Partai Demokrat (PD) dan masih relatif stabilnya suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (meskipun menurun sementara keperingkat 3-karena pada pemilu 2004 lalu, PKS menjadi pemenang di ibukota Banda Aceh) masih merefleksikan harapan mereka kepada ideologi nasionalis dan islamis, sebagaimana kemenangan PPP pada beberapa Pemilu masa Orde Baru dan PAN paska reformasi. Jelas sekali pesan yang ingin disampaikan masyarakat lewat Pemilu kali ini, bahwa mereka memang siap dengan hal-hal baru dan jenuh dengan status quo- kalau itu kemudian sedikit atau bahkan sama sekali tidak membawa perubahan. Hasil pemilu tahun ini adalah wujud dari emosi bersama rakyat Aceh. Namun ini tidak boleh menjadikan elit politik partai lain kemudian gundah, karena ternyata animo dan rasionalitas pemilih di Aceh cukup baik, karena mereka pasti akan memberikan hukuman kepada yang sudah diberikan kesempatan, sebagaimana yang kita saksikan kepada Golkar, PDI dan PPP. Artinya tidak tertutup kemungkinan kedepan jika kinerja parlemen dan pemerintah sekarang buruk, mereka juga akan beralih ke yang lain di pemilu-pemilu mendatang.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah bergesernya konstelasi politik nasional menuju dinamika politik dan isu lokal. Ini menjadi menarik, karena inilah keunikan di Aceh. Isu-isu nasional hampir bisa dipastikan tidak menjadi isu yang seksi lagi di Aceh. Sebaliknya isu-isu lokal menjadi semakin populer, diprioritaskan dan akan terus disuarakan dalam ranah perpolitikan nanggroe. Disatu sisi ini menjadi nilai plus, dikarenakan eksekutif dan legislatif akan lebih fokus mensejahterakan dan memperhatikan publik. Kelebihan lain adalah posisi tawar pemerintahan daerah Aceh akan semakin menguat. Namun disisi lain, bisa jadi ini akan menjadi sebuah ruang kosong, khususnya jika pemerintah daerah tidak merespon isu-isu nasional yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung ke Aceh. Paling tidak pemerintah Aceh harus terus up-date dengan perkembangan politik dan kebijakan nasional secara umum.
Pesan lain yang kita bisa ambil barangkali adalah berfungsinya pemilu sebagai sarana transformasi konflik di Aceh. Perubahan perjuangan GAM dari konfrontatif menuju diplomatis sebenarnya sudah mulai menampakkan hasil pada Pilkada 2006 lalu. Namun asa dan apresiasi masyarakat semakin terlihat pada Pemilu kali ini, ketika PA kemungkinan besar akan memenangkan Pemilu legislatif dan diprediksi akan menguasai parlemen di tingkat DPRK dan DPRA. Jika ini benar, maka tidak ada alasan lagi bagi eksekutif atau gubernur yang juga nota bene adalah orang penting di PA untuk tidak maksimal dalam melayani rakyat Aceh. Agenda parlemen kedepan diharapkan memang bisa benar-benar mewakili kepentingan mayoritas konstituen-yang dalam hal ini adalah masyarakat Aceh dan bukan kepentingan golongan dan elit PA saja.
Dominannya suara Partai Aceh (PA) memang sudah diprediksikan oleh banyak kalangan. Misalkan oleh riset yang diadakan oleh Access Research Indonesia bekerjasama dengan lembaga lokal-Komunitas Pemuda Intelektual (KPI) Aceh bulan Februari 2009 lalu menempatkan PD dan PA sebagai partai pilihan publik, disusul PKS ditempat ketiga, khususnya di Banda Aceh dan Kota-Kota Besar di Aceh. Terlepas dari kacau-balaunya sistem administrasi Pemilu kali ini, ditambah adanya indikasi kecurangan disana-sini, harus diakui bahwa kita banyak mendapat pelajaran berarti. Adalah tidak arif kalau kemudian kita membenarkan yang salah dan mensalahkan yang benar sehingga menafikan adanya ketidak profesionalan KIP/KPU dan adanya aroma kekerasan, kecurangan dan manipulasi data. Namun kita juga tidak boleh lupa bahwa masyarakat sudah menentukan pilihannya. Dan kita harus menghargai itu. Tinggal kita sama – sama mengawal bagaimana arah serta nasib masa depan Aceh ditangan anggota parlemen baru periode mendatang [] Saiful Akmal | Divisi Riset dan Kajian The Aceh Institute
Kolom ini Kerjasama antara Aceh Institute dengan Harian Aceh | Artikel ini sudah pernah dimuat di Koran Harian Aceh, Selasa 140409.
Masa Depan Perdamaian & Politik Aceh
Pokok-pokok Pikiran dalam Seminar yang diadakan di Aula Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 16 Desember 2007. Seminar ini diadakan oleh Persaudaraan Aceh bekerjasama dengan YLBHI. PendahuluanlPerdamaian Aceh terselenggara atas kerjasama dan dorongan semua pihak, seperti negara-negara donor. lPerdamaian Aceh juga dilakukan lewat fasilitasi lembaga internasional yang diterima oleh kedua-pihak yang bertikai. lKontrol pemerintah RI atas tentara dan polisi dalam perdamaian Aceh relatif terjaga,
begitu juga kontrol pimpinan GAM atas Angkatan GAM. lMasyarakat sipil internasional dan nasional sejauh ini lebih banyak terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ketimbang menghubungkan kegiatan-kegiatan mereka dengan upaya mengabadikan perdamaian. lResistensi atas perdamaian datang dari kelompok aliran politik nasionalis dan ultra-nasionalis di Jakarta, sekaligus juga kelompok-kelompok Islam tradisional yang gandrung akan nasionalisme. Namun, secara objektif, resistensi ini terbatas hanya pada persoalan separatisme.
Situasi Politik dan PemerintahanlNasional: lTerdapat rivalitas yang kuat antara klan politik Sarwo Edhie Wibowo dengan Soekarno yang diwakili oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.lPengkubuan yang terjadi justru di kalangan kaum nasionalis sendiri, yakni nasionalis sekuler dengan nasionalis relegius atau gabungan keduanya.lKeberadaan kaum nasionalis dalam jumlah besar akan selalu berhadapan dengan simbol-simbol lain, termasuk masalah bendera daerah. lPemenang pilpres 2009-2014 akan menentukan bagi masa depan perdamaian di Aceh. lSecara politik, harus ada penyusunan agenda “Peta Jalan Aceh” (Aceh Roadmap) dalam pemilu 2009. lLokal:lPembentukan parpol lokal di Aceh akan mempengaruhi perilaku elite-elite politik lokal.lKeterpecahan atas tujuan-tujuan perdamaian akan terjadi, seiring dengan menguatnya keinginan untuk menjadi penguasa lokal. lAgenda-agenda perdamaian akan sulit sekali dijalankan, terutama ditutupi oleh konflik-konflik politik baru. Kohesifitas para aktor perdamaian akan berkurang.lSementara, agenda percepatan penyelesaian program rekonstruksi dan rehabilitasi lebih menjadi isu politik, ketimbang menyangkut masalah manajemen dan tanggungjawab organisastoris. lNamun, yang terpenting, adalah apakah kinerja elite-elite lokal yang terpilih dalam pilkada berlangsung baik atau buruk.lPolitik Aceh secara umum tidak lagi digerakkan oleh masyarakat akar-rumput, melainkan oleh elite-elite Aceh sendiri.
lRegional:lPerhatian dunia internasional barangkali sama kuatnya atas masalah di Malaysia (antara oposisi dengan pemerintah), Myanmar (rezim dengan kelompok pro-demokrasi), Pakistan (kelompok Musharaf dan anti-Musharaf), Thailand (rezim militer dengan partai politik), dll, dengan masalah-masalah Indonesia. lProses demokratisasi dan rezimisasi di negara-negara tetangga itu juga mempengaruhi sikap atas Indonesia secara keseluruhan. lSecara umum, kalau negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat tidak bereaksi keras atas apa-apa yang terjadi di negara-negara tetangga itu, maka apapun pilihan kebijakan pemerintah Indonesia atas Aceh juga akan mendapatkan reaksi minimalis. lPertumbuhan pertentangan internal yang kuat pada masing-masing negara di kawasan regional ini akan memicu pendapat bahwa stabilitas politik kawasan, termasuk keamanan, sangat dimainkan secara signifikan oleh Indonesia. lInternasional: lKeberhasilan Partai Buruh di Australia dan kemungkinan kemenangan Partai Demokrat dalam pilpres 2008 di Amerika Serikat, akan lebih membangun kerjasama yang lebih kuat diluar masalah-masalah keamanan.lMasalah-masalah yang nanti mengemuka adalah lingkungan hidup (global warming), perempuan, kesehatan, hak asasi manusia, masyarakat sipil, kebebasan pers dan lain-lain. Sikap untuk mempengaruhi atau menekan negara-negara lain akan jauh lebih berkurang. lDengan situasi internasional seperti itu, Indonesia lebih banyak disorot dari segi lingkungan, perempuan, hak asasi manusia, tetapi sekaligus membuka kesempatan bagi militer untuk lebih aktif. lBisa dikatakan dengan perkembangan itu masalah-masalah akan bertumpu kepada masing-masing negara, ketimbang hubungan bilateral dan multi-lateral. Negosiasi RegulasilDalam hubungan pusat dan daerah, sebagai implementasi dari UU No. 11/2006, maka yang terjadi adalah negosiasi regulasi. lSelain harus memastikan agar UU No. 11/2006 tetap dipertahankan – dengan mencegah upaya revisi sebelum masa lima tahun --, maka penyusunan regulasi lain juga dibutuhkan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan lain-lain. lJuga diperlukan regulasi lain, seperti UU tentang Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran, Keabsahan Sabang sebagai Pelabuhan Bebas, UU sektoral menyangkut laut, pelabuhan, transportasi, dan sejenisnya.lHarus ada kelompok lobby yang kuat di Jakarta, baik yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat sipil atau kelompok intelektual. Pembentukan semacam Pokja Aceh menjadi penting. lSelain itu juga diperlukan saluran-saluran lain yang disampaikan kepada dunia internasional tentang perkembangan Aceh. Masyarakat internasional tentu masih ingin tahu, terutama yang pernah aktif langsung dalam perdamaian dan rekonstruksi.
